Tak Hanya Pelanggaran Etika, Pelaku Pencatutan Berita Pun Bisa Diperkarakan

0
Dekan Fakultas Hukum UKI, Hulman Panjaitan SH MH, saat ditemui WartaMaya di kampus FH-UKI, Kamis pagi (28/9/2017). Foto: Ronald
- Advertisement -Best Domain & Hosting!

WartaMaya.Id, Jakarta- Pelanggaran Hak Cipta saat ini keberadaannya sudah sangat meresahkan. Tak hanya masyarakat awam, kalangan pewarta pun rentan menjadi korban dari pelanggaran Hak Cipta, terutama berkaitan dengan karya jurnalistik yang telah dipublikasikannya. Meski Kode Etik Jurnalistik  sendiri telah menegaskan bahwa perilaku pencatutan karya jurnalistik milik pewarta lain tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran serius, nyatanya perilaku plagiatisme seperti ini masih sering terjadi. Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH-UKI), Hulman Panjaitan SH., MH, perilaku plagiatisme tidak hanya memiliki konsekuensi etik, namun sudah masuk di ranah hukum karena merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum.

“Untuk lembaga penyiaran, itu namanya di Undang-Undang Hak Cipta dikenal dengan ‘pemegang Hak Terkait’. Jadi kalau sudah ada lembaga penyiaran, katakanlah media, sudah mengumumkan (mengupload) pertama kali, itu tidak boleh diumumkan oleh orang lain lagi kecuali izin. Pelanggaran itu apabila tidak mencantumkan sumbernya dan izin. Kalau tidak mencantumkan, itu namanya pelanggaran Hak Terkait,” ujar Hulman ketika menerima WartaMaya di ruang kerjanya, kampus FH-UKI, Cawang, Jakarta Timur, Kamis pagi (28/9/2017).

Hulman juga menegaskan, bahwa Undang-Undang telah mengatur dan memberikan perlindungan bagi Pemegang Hak Terkait, khususnya lembaga penyiaran.

- Advertisement -
loading...

“Karena Pemegang Hak Terkait itu salah satunya adalah lembaga penyiaran. Jadi apa yang sudah diumumkan (publikasikan) oleh lembaga ini tidak boleh lagi diumumkan oleh orang lain, tanpa izin dari pemegang Hak Terkait. Itu dilindungi, menurut  Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014,” imbuhnya.

Kepala Sentra Kekayaan Intelektual UKI (Sentra KI-UKI) ini juga menambahkan, bahwa ada ancaman hukuman kurungan yang menunggu bagi pelaku pelanggaran Hak Terkait.

“Makanya tadi yang saya katakan, melanggar itu ancaman hukumannya maksimal 4 tahun. Tapi, selain pelanggaran pidana, yang bersangkutan juga bisa kita tuntut secara perdata. Nah artinya, kerugian kita dengan adanya (Pelanggaran Hak Terkait) itu apa, selain kerugian imateriil? Kerugian materiil itu relatif-lah ya, artinya pencemaran nama baik dan segala macam. Tapi ada kerugian kita yang riil, artinya dengan itu diupload (hasil pencatutan berita), apakah terganggu manfaat ekonomi yang ingin kita peroleh dengan (konten) itu diupload oleh orang lain tanpa izin? Jadi, bisa digugat secara perdata,” jelas praktisi hukum yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Pascasarjana UKI, ini.

Baca Juga :  GBI Klarifikasi Terkait Mundurnya Pdt. Erastus Sabdono

Terkait pengaduan, Hulman berkata bahwa masyarakat yang merasa dirugikan bisa menempuh dua jalur pengaduan yang disediakan oleh Negara.

“Nah yang Pertama tadi boleh lapor Polisi, mengadu. Artinya boleh ke penyidik POLRI, boleh ke penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, selain laporan Polisi ada juga gugatan perdata. Jadi, laporan Polisi itu tidak menghapuskan hak seseorang untuk menuntut secara perdata, nah itu dilakukan di Pengadilan Niaga. Jadi ada lapor Polisi, ada tuntutan secara perdata melalui Pengadilan Niaga,” tutupnya.

- Advertisement -