Peduli Perlindungan Hak Cipta, UKI Bentuk Sentra Kekayaan Intelektual

0
Suasana diskusi interaktif seputar Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh UKI, Rabu (20/9/2017). Foto: Ronald
- Advertisement -Best Domain & Hosting!

WartaMaya.Id, Jakarta- Hak Cipta merupakan sebuah hak yang sifatnya eksklusif dan diperuntukan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Meski Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) telah mengatur bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta dari sebuah karya wajib mendapatkan izin dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta, nyatanya angka pelanggaran atas Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia masih saja tinggi. Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang peduli terhadap perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Universitas Kristen Indonesia (UKI) merespon fenomena tersebut dengan membentuk Sentra Kekayaan Intelektual. Pembentukan dan pelantikan para pengurus Sentra KI UKI dilaksanakan di Auditorium Grha William Soeryadjaya Fakultas Kedokteran UKI, Rabu (20/9/2017), dengan dipimpin langsung oleh Rektor UKI Dr. Maruarar Siahaan.

“Peran UKI sesuai visi dan misi Sentra Kekayaan Intelektual adalah memajukan perkembangan hasil karya intelektual yang berorientasi KI dan berkesinambungan,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UKI, Angel Damayanti, melalui pesan singkatnya kepada WartaMaya, Rabu malam (20/9/2017).

Akademisi yang namanya turut disebutkan dalam pelantikan pengurus Sentra KI-UKI, itu, kembali menambahkan bahwa peran selanjutnya yang bisa dilakukan oleh UKI selaku institusi pendidikan tinggi adalah membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau regulasi di bidang KI.

- Advertisement -
loading...

“Ketiga, membantu pengurusan KI. Dan yang Keempat, membantu perlindungan hukum kepada para pemegang hak,” jelas Angel lebih lanjut.

Sebelumnya, Universitas Kristen Indonesia juga menggelar diskusi interaktif dengan menghadirkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Timbul Sinaga; Dekan Fakultas Hukum UKI, Hulman Panjaitan S.H., M.H; serta praktisi dan pemerhati Karya Cipta Musik dan Lagu. Diskusi interaktif tersebut mengusung tema “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Musik dan Lagu”.

Baca Juga :  Sajian Visual Menambah Megah Pegelaran Musik Metal Hammersonic 2018

Hulman Panjaitan yang ditunjuk sebagai Kepala Sentra Kekayaan Intelektual UKI dalam catatan kritisnya menyoroti tentang hak ekonomi setiap pencipta, dimana pemegang Hak Cipta yang telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dapat menarik imbalan wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Ia juga mengkritisi pengaturan tindak pidana yang terdapat di Pasal 113 UU Nomor 28  tahun 2014, yang menurut kaca matanya sebagai seorang ahli hukum merupakan sebuah langkah mundur dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atau musik.

“Dengan memperhatikan jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai sebuah delik aduan (klacht delict) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya keberadaan dan kehadiran UU ini justru merupakan langkah mundur dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta di Indonesia, karena Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini telah menjadikan pelanggaran Hak Cipta sebagai suatu delik aduan,” jelas Hulman dalam siaran persnya.

- Advertisement -