PDIP Tanamkan Nilai Pancasila Pada Para Pewarta

0
Suasana Kursus Politik Pancasila yang diselenggarakan oleh DPP-PDIP, di gedung Badiklatpus PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Timur (13/8/2017). Foto: Ronald
- Advertisement -Best Domain & Hosting!

WartaMaya.ID, Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP) pada Minggu (13/8/2017) menyelenggarakan Kursus Politik Pancasila dengan mengangkat tema “Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia”. Acara yang diperuntukan bagi para pewarta berita  baik dari media nasional dan komunitas tersebut diadakan di gedung Badan Pendidikan Latihan Pusat DPP-PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini DPP-PDIP menghadirkan sejumlah pembicara antara lain anggota DPR-RI Dr. Ahmad Basarah serta Deputi Bidang Advokasi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Prof. Dr. Hariyono M.Pd.

Dr. Ahmad Basarah dalam kursus politik tersebut memaparkan seputar sejarah Pancasila dan landasan filosofis kontekstual yang terkandung di dalamnya. Ia kemudian melanjutkan pemaparannya dengan menuturkan bahwa Pancasila bukanlah merupakan sebuah ideologi terbuka maupun tertutup, melainkan ideologi yang bersifat dinamis. Itulah sebab mengapa nilai-nilai Pancasila dapat sangat relevan mengikuti perkembangan zaman, seperti saat ini.

“Bedanya ideologi dinamis dengan ideologi terbuka, kalau ideologi terbuka dia bersifat any correction. Setiap orang, kelompok, golongan, boleh menambah-mengurangi nilai-nilai Pancasila itu. Tetapi ideologi dinamis, dia (Pancasila) boleh mengikuti konteks perkembangan zaman. Artinya setiap zaman punya konteksnya sendiri, dapat ditafsir menurut konteks zamannya. Akan tetapi, falsafah pada dasarnya harus bersifat tetap menurut pendiri Negara (Founding Father’s),” ujar mantan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, itu, di hadapan para pewarta yang ikut dalam kursus politik tersebut.

- Advertisement -
loading...

Lebih jauh Basarah menjelaskan, bahwa Pancasila sendiri merupakan sebuah kesepakatan dari pendiri bangsa yang mewakili kehendak rakyat ketika itu. Jika Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) tidak lagi dipakai, lanjut Basarah,  maka akan terjadi sebuah pergeseran fungsi.

“Karena kalau falsafah menurut pendiri Negara ini sudah tidak kita pakai, maka fungsi Pancasila sebagai dasar ideologi, sebagai filosofi Negara, sebagai grundnorm, dia telah berubah fungsinya. Karena secara teoritis, Pancasila sebagai grundnorm itu bersifat tetap. Dia merupakan ‘ijab kabul’ para pendiri Negara. Dan ketika para pendiri Negara itu sudah tidak ada, maka tidak bisa dibuat ijab kabul yang baru,” sambung Basarah.

Ketika membahas pertalian lembaga Negara dengan Pancasila, anggota parlemen yang mewakili daerah Jawa Timur ini berkata bahwa lembaga Negara seperti MPR-RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) sekalipun tidak memiliki kewenangan untuk merubah Pancasila, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar.

“Bukti dari itu diwujudkan lagi di dalam Pasal 3 ayat 1 UUD yang sekarang berlaku, di mana MPR sekalipun yang dulu punya kewenangan sebagai lembaga tertinggi Negara, sekarang hanya menjadi lembaga Negara, kewenangannya hanya dibatasi merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara Pancasila berada di atas UUD’45,” tegasnya lagi.

Setali tiga uang dengan Basarah, Profesor Hariyono mengajak agar para pewarta dapat melihat Pancasila sebagai sebuah konsep yang dinamis sesuai dengan zaman. Di sisi lain, Guru Besar Bidang Sejarah Politik di Fakultas Sosial Universitas Negeri Malang ini menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang menanti UKP-PIP adalah mendaratkan kembali nilai Pancasila dengan menyasar generasi muda.

“UKP Pancasila itu sekarang juga membidik generasi millennial. Karena tanpa generasi  millennial, yang tuna Pancasila, karena pasca reformasi itu pelajaran Pancasila tidak ada. Di Perguruan Tinggi diwajibkan lagi itu baru melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, dan sampai sekarang pun masih banyak orang yang tidak tahu. Bahkan sila Pancasila yang simplistic saja tidak tahu,” kata Hariyono.

Kegiatan Kursus Politik Pancasila juga dihadiri oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Dewan Pengarah UKP-PIP Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri. Selama hampir satu jam Mega berbicara tentang Pancasila dan implementasinya di Indonesia. Turut hadir pada kesempatan itu Sekretaris Jenderal DPP-PDIP Hasto Kristiyanto serta sejumlah kader partai yang didaulat untuk mempresentasikan pencapaian dalam menerapkan kebijakan yang bersifat pro rakyat, di daerah mereka. Mereka antara lain Bupati Kulon Progo Dr. Hasto Wardoyo SP.OG, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi SE., MM, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas S.Pd., S.S., M.Si. Sebelum ditutup, kegiatan kursus juga diisi kelompok diskusi dengan pokok bahasan relevansi nilai dari tiap sila di Pancasila.

- Advertisement -