GMKI Apresiasi Langkah Pemerintah Terkait Perppu No. 2/2017

0
PP GMKI ketika diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Juli silam. Foto: Isimewa
- Advertisement -Best Domain & Hosting!

WartaMaya.Id, Jakarta- Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) memberikan dukungan terkait sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tegas dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan PP GMKI saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (31/7/2017).

“Kami memberikan apresiasi atas langkah dari Pak Presiden yang tegas dalam mengantisipasi gerakan radikalisme dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” jelas Ketua Umum PP GMKI, Sahat MP Sinurat pada Presiden Joko Widodo.

Menurut Sahat, pemerintah harus mengambil langkah strategis dalam menangkal paham radikal di Perguruan Tinggi dengan memberikan nilai-nilai spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan mahasiswa dan masyarakat. Organisasi kemahasiswaan dapat menjadi mitra pemerintah dan perguruan tinggi, sebagai contoh GMKI yang sejak awal berdirinya fokus membina mahasiswa untuk memahami nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan yang dimiliki Indonesia.

- Advertisement -
loading...
Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Ketua Umum PP GMKI, Sahat Sinurat (kanan) beserta para pengurus GMKI di Istana Negara, Senin (31/07/2017). Foto: Istimewa

“Kita harus memberikan perhatian terhadap pendidikan di Indonesia karena sekolah dan kampus merupakan tempat pertarungan terbesar dalam hal menanamkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Sahat.

Saat ini, menurut GMKI, kelompok-kelompok radikal telah memasuki ruang-ruang strategis dalam pendidikan, baik dalam pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Pola ini menjadi massif karena kelompok radikal mampu masuk melalui program studi keguruan di perguruan tinggi, sehingga menghasilkan pendidik yang menyelipkan paham-paham radikal bagi peserta didik.

“Untuk menyikapi hal tersebut, perguruan tinggi harus mulai membuka ruang bagi organisasi-organisasi yang selama ini konsisten Pancasila untuk mendapatkan ruang dalam menanamkan Pancasila, nasionalisme dan semangat berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi perlu mendapat perhatian dalam hal beasiswa untuk dapat meningkatkan pengetahuan berbasis keilmuan serta pengembangan ekonomi kreatif sehingga para mahasiswa ini memiliki daya saing yang unggul,” tutup Sahat.

- Advertisement -