Pendapat Sekum PGI Soal Saksi Yahowa

0
Pdt. Gomar Gultom. Foto: dok. Pribadi
- Advertisement -Best Domain & Hosting!

WartaMaya.ID, Jakarta- Maraknya wacana pembubaran aliran kepercayaan Saksi Yahowa di dunia maya, memancing reaksi dari Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pdt. Gomar Guktom. Dari keterangan tertulis yang diterima redaksi WartaMayaID, Jumat malam, (21/07/2017), dikatakan bahwa jika terbukti ajaran Saksi Yahowa bertentangan dengan Pancasila maka pemerintah bisa saja membubarkan Saksi Yahowa sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, Pdt. Gomar Gultom berharap agar umat tetap tenang serta gereja tidaklah pantas jika bertindak di luar kewenangannya.

Berikut petikan lengkap butir-butir pernyataan Pdt. Gomar Gultom;

“1. Ajaran Saksi Yahowa berbeda dengan “main stream” gereja-gereja di Indonesia. Tapi tidak ada alasan warga gereja untuk meminta negara membubarkan ataupun melarang keberadaan Saksi Yahowa. Bisa saja gereja menganggap bahwa ajaran Saksi Yahowa sesat atau tak sesuai dengan ajaran gereja, tapi itu tidak bisa menjadi alasan bagi gereja meminjam tangan negara untuk memberangus keberadaan Saksi Yahowa. 

- Advertisement -
loading...

2. Yang sebaiknya dilakukan oleh Gereja-gereja adalah memperlengkapi umatnya hingga memiliki pengetahuan yang benar agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam yang menyesatkan. 

3. MPH-PGI justru meminta keseriusan negara untuk menjamin hak setiap warga negara, termasuk pengikut Saksi Yahowa, untuk memeluk agama dan keyakinannya, serta jaminan keamanan dalam melaksanakan ibadahnya. MPH-PGI juga mendorong gereja-gereja untuk ikut perduli pada mereka yang hak-haknya dicabik-cabik, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik oleh negara maupun oleh masyarakat.

4. Jika memang terbukti ada unsur-unsur dari pengajaran Saksi Yahowa yang menolak atau bertentangan dengan Pancasila dan ada ketidak-sediaan mereka mematuhi konstitusi dan regulasi yang berlaku, maka hal ini diserahkan sepenuhnya untuk ditindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan Perpu nomor2/2017. 

(Pdt Gomar Gultom, Sekum PGI)”.

Dari beberapa sumber yang dirangkum WartaMayaID, pada Tahun 1976 lewat surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 129 telah melarang kegiatan Saksi Yahowa. Hal itu disebabkan karena ajaran dari Saksi Yahowa memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya dengan menolak salut bendera merah putih. Namun, pada bulan Februari Tahun 1994 ada upaya untuk mencabut SK Kejaksaan Agung itu dengan berlandaskan Pasal 29 UUD 1945, Tap MPR Nomor XVII/1998 tentang HAM, dan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998. Pencabutan larangan dari Kejaksaan Agung itu baru berhasil pada Tanggal 1 Juni 2001.

Baca Juga :  Unjuk Rasa Pedagang Pasar Kemiri Muka Tolak Keras Digusur

Wacana pembubaran Saksi Yehowa mencuat ke permukaan, setelah pemerintah melarang aktifitas organisasi massa yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang berpotensi merusak tatanan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

- Advertisement -
PenulisNick Irwan
SHARE