Klarifikasi Bupati Kotawaringin Barat Terkait Pelaporan Dirinya

0
Ilustrasi: Istimewa.
- Advertisement -Best Domain & Hosting!

Wartamaya.Id, Jakarta- Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Nurhidayah, mengklarifikasi laporan dugaan melawan hukum yang ditujukan padanya. Dalam keterangan singkatnya, Nurhidayah mengatakan bahwa kasus yang dilaporkan di Bareskrim terkait dugaan perbuatan melawan hukum atas tanah seluas 10 hektare di Kampung Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sudah melalui proses panjang dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nurhidayah juga mengatakan bahwa, karena sudah ada putusan pengadilan maka apa yang telah dilakukan merupakan upaya penyelamatan aset negara yang ada di daerah.

 

“Sebenarnya kasus ini sudah sejak Tahun 2007 yang lalu dan telah melalui proses yang sangat panjang sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan saya baru menjabat 2 tahun ini, jadi untuk  laporan ahli waris ke Bareskrim, kami telah mengirimkan klarifikasi secara tertulis dan lengkap, yang prinsipnya justru laporan dimaksud merupakan pencemaran dan penghinaan terhadap penyelenggara negara serta ASN di daerah terkait pengelolaan aset milik daerah, ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, tulis Nurhidayah dalam pesan singkatnya kepada wartamaya (4/5/2019).

- Advertisement -
loading...

 

Nurhidayah berharap agar pihak Kepolisian jangan terburu-buru untuk menerima laporan tanpa adanya penyelidikan secara komprehensif. Ia juga menjelaskan bahwa, sesuai dengan Putusan Pengadilan 4 orang ASN telah diputus bebas murni terkait permasalahan ini.

 

“Kami berharap agar jangan sampai dari Bareskrim terburu-buru menerima laporan dari pihak waris sebelum menyelidiki lebih cermat dan komprehensif, seperti yang terjadi terhadap 4 ASN yang diputus bebas murni sesuai putusan PN No.299/pid.B/2017,Putusan MA No.474 K/PID/2018”, tulisnya lagi.

Baca: Bupati Kotawaringin Dilaporkan ke Bareskrim

Sebelumnya, kuasa hukum pelapor, Kamaruddin Simanjuntak, mengatakan pihaknya melaporkan dua tindak pidana sekaligus terhadap Bupati Kotawaringin Barat di Bareskrim Polri. Pertama, dugaan pemalsuan surat yang dilakukan dengan seolah-olah ada SK Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam surat itu, dinyatakan tanah ahli waris menjadi milik Pemkot Kotawaringin Barat. SK Gubernur itu katanya dipakai sebagai bukti di pengadilan. Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/1228/X/2018/BARESKRIM. Kedua, Nurhidayah dilaporkan atas tuduhan dugaan perbuatan secara paksa menggunakan kekuatan penuh memasuki pekarangan atau area milik ahli waris. Dia menuturkan, Nurhidayah mengerahkan Satpol PP, Sekretaris Daerah dan pejabat Kotawaringin Barat pada tanggal 26 September 2018 lalu.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here