OTT KPK RI Dalam Perspektif Hukum

0
Illustrasi: Istimewa.
- Advertisement -Best Domain & Hosting!

Wartamaya.Id, Jakarta- KUHAP mengenal istilah Tertangkap Tangan “TT” bukan Operasi Tangkap Tangan “OTT” Versi KPK RI dan masyarakat awam pada umumnya menyebut sebagai  Tertangkap Basah “TB”.

 

Dasar hukum “Operasi Tangkap Tangan” OTT  : 

- Advertisement -
loading...
  • Kitab Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Teantang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  :

 

  • Ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP :

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

  • Ketentuan Pasal 18 KUHAP :
  • Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
  • Dalam hal tertangkap tanganpenangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
  • Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan  kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
  • Ketentuan Pasal 111 KUHAP :

 

  • Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.
  • Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
  • Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
  • Pelanggar Iarangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

 

  • Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa menurut hukum, khususnya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 TAHUN 1999 jo perubahannya UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindakan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  • Perbuatan melawan hukum,
  • Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
  • Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
  • Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, adalah

  • Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
  • Penggelapan dalam jabatan,
  • Pemerasan dalam jabatan,
  • Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
  • Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
  • Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) :

 

  • Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI;

 

Bahwa Kegiatan atau Operasi Tangkap Tangan “OTT” dan/atau tertangkap tangan, harus memenuhi unsur ketentuan  pasal 1 angka 19 KUHAP, SBB :

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang ketika :

  • Pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
  • Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
  • Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
  • Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ituyang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Bahwa apabila tidak memenuhi unsue atau ketentuan tersebut diatas, maka tindakan atau Operasi tangkap tangan menjadi tidak sah menurut hukum.

PEMIKIRAN ATAU IDE, TENTANG PEMINDAHAN TANAHAN / NARAPIDANA KORUPSI KE LAPAS NUSA KAMBANGAN :

 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana dapat dipindahkan untuk kepentingan pembinaan; keamanan dan ketertiban; proses peradilan; dan lainnya yang dianggap perlu seperti perawatan kesehatan serta daya muat lembaga pemasyarakatan.

Dalam peraturan turunannya, pemindahan narapidana dan tahanan dapat dilaksanakan dengan kendaraan milik lapas dan rutan/cabang rutan; kendaraan milik instansi yang menahan atau instansi lain pinjaman/bantuan; serta kendaraan umum.

Bahwa akan tetapi, upaya memindahkan narapidana korupsi ke Nusakambangan, Jawa Tengah, , tidak akan menyelesaikan masalah praktik suap atau korupsi dan/atau gratifikasi di dalam berbagai lapas dan rutan di Indonesia.

Bahwa yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI, serta upaya mendefinisikan masalah yang dihadapi dan mencari solusi atas masalah yang sudah sering terjadi ini, jadi bukan soal persoalan dimana penempatan narapidana / tahanan korupsi.

Kita lihat saja, apa yang terjadi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, padahal Lapas Sukamiskin itu diperuntukkan  khusus  sebagai  tempat membina para narapidana kasus tindak pidana korupsi, akan tetapi justeru Kalapasnya terkena OTT KPK RI ketika sedang menerima Gratifikasi dan diduga Gratifikasi itu mengalir kepada atasannya, sehingga kamar-kamar Narapidana pun bisa disewakan sehingga masalahnya tidak akan pernah beres, dan untuk itu pemerintah justeru sebaiknya membubarkan penjara khusus koruptor tersebut dan harus memperlakukan Narapidana / Tahanan Pidana Korptor / Korupsi harus sama dengan pelaku kriminal lain, agar efek jeranya terpenuhi baik dari segi penerapan hukumnya maupun dari apsek keadilan.

Bahwa menurut pendapat saya, Di Indonesia, tidak mungkin Korupsi bisa diberantas bersih, dengan perkataan lain, pemberantasan korupsi itu hanyalah mimpi KPK RI disiang bolong, terbukti diusia KPK RI yang ke 17 tahun, tindak pidana Korupsi justeru semakin marak bagaikan  jamur dimusim hujan, karena :

  • Indonesia adalah Negara yang termasuk “Pengutuk” Israel, sedangkan firman Tuhan dalam Bilangan 24 : 9, dengan tegas mengatakan bahwa : “Orang / Kaum yang mengutuki Israel akan menjadi terkutuk”, sementara Korupsi adalah “Kutuk” dengan perkataan lain, Pemerintah & Masyarakat Indonesia bukanlah Orang / Masyarakt / Pejabat yang takut akan Kuasa Tuhan, terbukti banyak tempat Peribadatan semisal Gereja ditutup secara paksa, bahkan lebih mudah mengurus izin tempat maksiat ketimbang tempat peribatan untuk kemuliaan Tuhan semeta alam.
  • Sistem Perpolitikan di Indonesia adalah sarat dengan pembayaran Mahar Politik untuk menjaring SDM dan yang terpilih biasanya adalah “Orang Yang Rendah Moral namun banyak Uang/Perilaku Koruptif” guna mendaftar jadi  Calon Legislatif, Calon Kepala Daerah dan Calon Presiden RI, sedangkan total gaji pejabat negara selama mengabdi, jauh lebih kecil dibanding mahar politik, sehingga Korupsi adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan Modal Mahar Politik beserta meraup keuntungan besar.
  • Dukungan Tokoh Agama Untuk Berbuat Korupsi Sangat Kuat, masih segar dalam ingatan kita yang mendalilkan bahwa : ”Boleh Korupsi Yang Penting Pejabatnya Seiman dan banyak tokoh Rohaniawan terkena jeratan korupsi, malahan ada saya dengar bahwa menurut PPATK aliran dsana korupsi banyak lalu lalang melalui rekening rohaniawan”.
  • Sumber Daya Manusia Pejabat Negara & Politisi kita, yang rata-rata rendah Pengetahuan, Moral Dan Mental, serta minim Disiplin, ini jelas sangat mewarnai tindak pidana 

 

  • Birokrasi Yang Gelap-Gulita, Berbelit-Belit Dan Kurang Jujur & Transparan, hal ini merupakan penyebab korupsi juga, karena kurangnya kejujuran & transparansi dalam rekruitmen SDM, penggunaan dana, hingga pemilihan pejabat di negara ini kadang-kadang juga tidak dilakukan dengan cara-cara yang demokratis, melainkan berdasarkan selera Pimpinan, karena Faktor “X”.
  • Pengupahan / Gaji Pejabat & PNS yang sangat rendah dan tidak rasional, tetapi bisa kaya raya, akibatnya melegalkan budaya setor dari bawah  keatas dan toleransi korupsi diantara sesama pejabat terkait.
  • Mental Tamak & Rakus, sebenarnya kita makan Cuma 3 kali sehari, akan tetapi kita menimbun harta cukup untuk 10 turunan, padahal belum tentu kita berketurunan hingga 10 turunan, akibatnya kita menjadi pelit, Tamak, Rakus  dan sulit berbagi.
  • Hukuman masih diperjual – belikan sebagai “Obyek” dagangan para Penegak hukum, misalnya : Status Tersangka dan Terdakwa serta Penahanan” masih bisa dinegosiasikan dengan “Kewenangan Subyektif” dari Penegak hukum, termasuk untuk menjatuhkan vonis atas berat dan ringannya suatu putusan perkara masih bisa negosiasi, itu juga termasuk Korupsi.
  • Habitat Lingkungan Korruptif, Korupsi bukan merupakan perbuatan tercela dilinstansi Pemerintah dan masyarakat, asalkan hasil korupsinya dibagi bersama, yang tercela adalah apabila hasil korupsi dimakan sendiri.
  • Pemberantasan Korupsi Secara Tebang Pilih, sering kita jumpai bahwa mereka sama-sama pelaku tindak pidana korupsi, namun sebagian namanya cukup hanya disebut-sebut saja secara berulangkali, akan tetapi tidak pernah mengalami sebagai Tersangka/Terdakwa apalagi sampai terpidana, sehingga memunculkan pemikiran bahwa “ Tersangka / Terdakwa Korupsi” adalah karena faktor sial saja “Amsiong” bukan karena sebagai pelaku korupsi, akan tetapi hanya karena lupa mandi air kembang saja jadi tertangkap tangan.
  • Pimpinan Puncak Dalam Suatu Lembaga Adalah Juga Pelaku Korupsi, akibatnya bahwahan tidak perlu ada rasa takut & Malu serta segan untuk korupsi, sebab tidak ada keteladanan atau Panutan, yang penting hasilnya disetor dan atau siap berbagi bersama.
  • Budaya Korupsi, bahwa sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia untuk selalu Korupsi sejak jaman nenek moyangnya, yaitu senang menerima upeti /pemberian yang tidak berdasar secara hukum, dan tidak memiliki rasa malu untuk itu.
  • Mau Hidup Enak Tetapi Tidak Mau Kerja Keras “Malas”, ini juga Penyebab Utama Korupsi, yaitu mau hidup baik, enak dan sejahtera, akan tetapi tidak mau belajar, kerja keras dan tidak produktif, belum lagi budaya hedonisme, dll.

Sehingga menurut pengamatan saya, sampai kapanpun Indonesia tidak mungkin bisa lepas 100 % dari berbagai tindak pidana Korupsi, kecuali bertobat dan berhenti mengutuki Israel bangsa pilihan Tuhan Elohim  itu, karena hampir seluruh Pejabat Negara ini sudah terkena “Virus Korupsi”, hal itu saya dasarkan pada ke13 faktor sial tersebut diatas.

WACANA MENGGANTI JAKSA AGUNG RI :

Jaksa Agung Republik Indonesia adalah pejabat negara yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan.

Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI. Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang  Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Jaksa Agung RI dan Wakil Jaksa Agung RI merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.

 

Sesuai UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, khususnya pasal ketentuan 18,  Jaksa Agung RI adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Adapun Tugas Dan Wewenang Jaksa Agung Ri Diatur Dalam Bab III Tugas Dan Wewenang  Bagian Pertama Umum :

 

Pasal 30

(1). Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

  1. Melakukan penuntutan;
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;

  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

  1. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

undang;

  1. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan

tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya

dikoordinasikan dengan penyidik.

(2). Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:

  1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  4. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

 

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkab oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenag lain berdasarkan undang-undang.

 

Pasal  33

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainya

 

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

 

Bagian Kedua Khusus

Pasal 35

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

  1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
    b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
    c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
    d. Mengajukan kasasi dem kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
    e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
    f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1). Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan dirumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

(2)       Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.

(3)       Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas meyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupi fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Pasal 37

(1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan rakyat sesuai dengan akuntabilitas.

Bahwa melihat tugas dan wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia dalam ketentuan pasal 18 jo Pasal 30 s/d pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatas, dapat kita fahami bahwa jabatan Jaksa Agung RI,  sangat penting dan strategis, sebab  Pemberantasan segala tindak pidana di negeri ini adalah sangat bergantung dengan kebijakannya, Ddan didalam kebijakannyalah nasib penegakan hukum dinegeri ini ditentukan selain oleh KPK RI dan Kapolri, sehingga perlu Figur Jaksa Agung RI yang bagus dan didukung oleh aturan yang ideal agar kelak Indonesia memiliki Jaksa Agung RI  yang berkualitas dan ideal, sesuai harapan konstitusi dan rakyat Indonesia.

Bahwa sesuai perkembangan jaman, idelanya Jaksa Agung RI minimal harus berusia 40 tahun, berpengalaman di bidang hukum selama 15 tahun artinya telah memulai karirnya sejak berusia minimal 25 tahun dan berpendidikan sekurang-kurangnya strata dua (S-2) bidang ilmu hukum dan idealnya berpendidikan S-3 Hukum.

Jaksa Agung idelanya, tidak langsung dipilih oleh Presiden RI seperti yang terjadi selama ini, tetapi sebaiknya diterapkan seperti halnya dalam pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI ), yaitu dengan cara Presiden RI membentuk tim seleksi untuk memilih calon Jaksa Agung RI, selanjutnya  calon itu diserahkan kepada  DPR RI  untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan “Fit Proper Test” oleh Komisi – komisi DPR RI, demikian juga dengan Undang-undang Kejaksaan RI harus tetap diperkuat agar semakin independent seperti Undang-undang KPK RI, sehingga Jaksa Agung RI tidak mudah diintervensi oleh Partai berkuasa dan/atau atau koalisi Pemerintah.

Sekarang ini, syarat menjadi Jaksa Agung RI, sangat sederhana. Antara lain :  (a) Warga Negara Indonesia; (b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; (d) Berijazah paling rendah sarjana hukum; (e) Sehat jasmani dan rohani; dan (f) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, ini mirip syarat penerimaan CPNS atau Penerimaan Jaksa pemula, ini  terlalu sederhana.

Bahwa seharusnya “Jaksa Agung RI harus independen dan/atau terbebas  dari pengaruh pihak manapun, khususnya terbebas dari pengaruh kekuasaan partai politik,  maupun  dari kekuasaan Presiden RI, termasuk dari pengaruh kader – kader Partai politik  di DPR, sehingga Jaksa Agung RI tidak boleh berasal dari kader Partai Politik” agar Jaksa Agung tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan dan pengaruh apapun.

Bahwa Jaksa Agung RI juga harus dibatasi masa kerjanya maksimal berusia 60 Tahun, dengan harapan Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan, bisa tetap sehat dan enerjik dalam rangka menjalankan tugasnya, karena tentunya Jaksa Agung RI membutuhkan kesehatan yang prima, dan sebaiknya bukan eks Pensiunan, apalagi misalnya sudah mulai sakit – sakitan dan batuk-batuk, tetapi harus betul-betul teruji kesehatan dan integritasnya sebagai Penegak hukum dan bisa kerja lembur 24 jam bila dibutuhkan.

Bahwa melihat kondisi Jaksa Agung RI saat ini, selain usinya sudah sangat tua,  saya menilai kurang efektif menegkkan hukum dan cenderung berpihak serta partisan karena berasal dari eks Pensiunan dan dari partai Nasdem pro Pemerintah, sehingga kebijakannya kurang efektif, untuk itu sebaiknya Jaksa Agung RI yang sekarang segera diganti dengan Figur Jaksa Agung yang masih muda dan memiliki Kredibilitas baik dan disegani dalam menegkkan hukum.

Ini tentu sangat berpengaruh terhadap kredibilitas Pemerintah dan/atau sangat  berpengaruh buat para Investor, sebab bila kinerja Jaksa Agung RI sangat buruk, maka akan berdampak serius pula pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Pemerintahan / Presiden RI, baik dari dalam dan luar negeri.

Kamaruddin Simanjuntak, S.H. Foto: Parulian.

 

 

 

 

 

Kamaruddin Simanjuntak,S.H. (Penulis merupakan Praktisi Hukum yang juga seorang advokat).

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here