Masyarakat Tolak Sepeda Motor Jadi Angkutan Umum

0
Ilustratsi Ojek Online
- Advertisement -Best Domain & Hosting!

WartaMaya.Id, JAKARTA – Ketegasan Indonesia Transpotation Watch (ITW) menolak kesepakatan DPR RI dengan Kemenhub RI, mendapat tanggapan dari masyarakat. Kesepakatan Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan yang akan melakukan revisi terbatas UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengakomodir sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum.

Sepeda motor seharusnya cukup menjadi kendaraan pribadi. Karena, sangat besar potensi kecelakaan, jika sepeda motor menjadi kendaraan massal atau angkutan umum. Saya cukup kaget, ketika mendengar kabar kesepakatan DPR dan Kemenhub tersebut. Kesepakatan itu harus di tolak, karena membahayakan dan berpotensi memperbesar peluang kecelakaan di jalan,” ungkap Zuriatman, Wali Nagari Lubuk Tarok, Sijunjung, yang juga tokoh masyarakat itu, (8/4/2018).

Ketua ITW Edison Siahaan dalam siaran pers, Jumat (6/4/2018), mengharapkan masyarakat agar peduli Kamseltiblancar (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran) lalu lintas dengan menolak kesepakatan DPR dan Kemenhub terkait revisi terbatas UU no 22 Tahun 2009.

- Advertisement -
loading...

Menurut Edison, meskipun dapat membantu dari sisi efesiensi, namun hasil penelitian yang dilakukan secara komprehensif mengatakan sepeda motor tidak layak dari aspek keselamatan untuk dijadikan angkutan umum. Atas dasar itulah UU 22/2009 mengamanatkan sepeda motor bukan untuk atransportasi angkutan umum.

Bahkan tidak satu pun negara yang melegalkan sepeda motor digunakan sebagai angkutan umum. Karena alasan keselamatan,” ujar Edison, sebagaimana yang dirilist WartaMaya.id.

Jika revisi untuk mengakomodir sepeda motor sebagai angkutan umum dilakukan, itu adalah bukti nyata bahwa pemerintah kurang peduli terhadap keselamatan warganya. Padahal SDM adalah aset utama bangsa dan negara yang menjadi kewajivan pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kualitas SDM,” pungkas Ketua ITW.

Baca Juga :  FH-UKI Menuju Level Internasional

Lebih lanjut Edison membeberkan, bahwa pihaknya juga mendapat informasi bahwa rencana revisi tersebut merupakan bentuk tekanan kapitalis yang ingin meraup keuntungan dari bisnis transportasi umum dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Mereka hanya memikirkan keuntungan tanpa rasa peduli terhadap keselamatan warga di jalan raya.

Sementara itu, rencana revisi terbatas UU ini yang sudah disepakati Komisi V dengan Kemenhub untuk mengakomodir sepeda motor sebagai angkutan umum, akan berdampak buruk dan memicu carut marut sistim transportasi angkutan umum yang saat ini proses pembangunannya sedang berlangsung.

ITW mengingatkan agar kepolisian melakukan langkah hukum untuk menertibkan semua bentuk pelanggaran lalu lintas. Termasuk praktik ilegal seperti ratusan ribu sepeda motor yang beroperasi sebagai angkutan umum.

Hendaknya semua pihak peduli terhadap upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas agar tidak menjadi korban sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas merupakan cermin budaya dan potret modrenitas sebuah bangsa,” tegas Edison.

- Advertisement -