PN Jaktim Hadirkan Saksi Fakta di Persidangan Dugaan Ijazah Palsu

0
Tommy Sihotang SH., LLM kuasa hukum dari para terdakwa saat memberikan keterangan pers usai persidangan di PN Jaktim, Rabu (4/4). Foto: Nick Irwan
- Advertisement -Best Domain & Hosting!

WartaMaya.ID, Jakarta- Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang dugaan penipuan ijazah palsu yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (STT Setia), Rabu (04/05/2018). Agenda persidangan kali ini adalah menghadirkan saksi fakta dari Yayasan Bina Setia Indonesia (YBSI) bernama Funny. YBSI sendiri merupakan yayasan yang menaungi STT Setia.

Dikatakan oleh saksi tersebut bahwa YBSI memutuskan untuk membubarkan diri karena pihak yayasan merasa bahwa penyelenggaraan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang dilakukan oleh pihak rektorat adalah ilegal. Lebih jauh ia menjelaskan di persidangan bahwa penyelenggaraan PGSD yang merupakan pendidikan profesi mesti mengantongi izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Departemen Pendidikan, bukan izin dari Departemen Agama seperti yang selama ini dijalankan  oleh pihak STT SETIA.

“PGSD adalah sekolah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Itu ijazahnya, atau lulusan itu adalah profesi. Jadi harus di bawah DIKTI, bukan di bawah Departemen Agama,” jelas Funny di persidangan.

- Advertisement -
loading...

Sementara itu Tommy Sihotang SH., LLM selaku kuasa hukum dari terdakwa MM (Rektor) dan ES (Direktur), terdakwa dugaan ijazah palsu PGSD , menyayangkan ada banyak fakta yang tak diungkap oleh saksi fakta di persidangan. Menurutnya, salah satu fakta yang belum diungkap adalah motif pembubaran YBSI.

“Saya katakan, tadi tidak terbuka saksi untuk menjelaskan apa motifnya minta dibubarkan. Padahal dari satu segi mereka undang alumni PGSD, kan PGSD yang dipermasalahkan, yang disuruh bayar dua juta setengah perorang. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Kan kita tidak tahu,” ungkap Tommy secara singkat saat ditemui awak media usai persidangan.

Dalam dakwaan JPU beberapa waktu silam dijelaskan, bahwa sejak tahun 1987 terdakwa MM mendirikan STT SETIA. Antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 telah menyelenggarakan Program Pendidikan PGSD dan telah meluluskan 654 mehasiswa. Persoalan ini kemudian mencuat ketika para lulusan PGSD itu ditolak ijazahnya ketika mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di daerah. Akhir Maret lalu, perwakilan korban diterima oleh komisi III DPR-RI. Usai rapat dengar pendapat salah satu anggota komisi III, Arsul Sani mengatakan bahwa komisi III akan berkordinasi dengan komisi-komisi terkait agar persoalan ini dapat ditindak secara tegas.

- Advertisement -