Pemprov Tegaskan Tak Ada Toleransi Bagi Pengendara Melintas Trotoar

0
- Advertisement -Otohits.net, fast and efficient autosurf

WartaMaya.Id, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegaskan tidak ada lagi bertoleransi pada sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat melintasi trotoar. Bagi pengendara yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas tindak pidana ringan (Tipiring) sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Kasatpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko mengatakan, pengendara sepeda motor tak lagi hanya diberikan sanksi teguran pada perpanjangan Bulan Tertib Trotoar (BTT) ini. Namun, bakal dikenakan sanksi tilang dengan tenda atau kurungan penjara.

“Untuk denda mencapai Rp 100 ribu hingga Rp 20 juta. Sedangkan kurungan penjara mulai dari 10 hari hingga dua bulan,” kata Yani saat ditemui, Rabu (13/9/2017).

- Advertisement -
loading...

Ia menegaskan, sanksi tersebut bakal dikenakan lebih berat yakni sanksi tindak pidana umum (Pidum) jika pengendara tersebut menabrak pejalan kaki di trotoar. Hal itu bertujuan untuk menghindari pengendara sepeda motor yang melintasi trotoar.

“Tentunya kami berusaha mengembalikan fungsi trotoar sebagai jak pejalan kaki,” tegasnya.

Lebih jauh, dia menambahkan semangat penindakan pada pelanggar trotoar tak akan pernah padam meskipun sudah tak lagi termasuk Bulan Tertib Trotoar (BTT). Sebab, sudah menjadi tanggungjawabnya bertugas sebagai penjaga ketertiban umum.

“BTT ini kan hanya saat momen gebyar merah-putih saja.Setiap hari juga kami pasti bertugas menindak tegas pelanggar ketertiban umum itu,” tambah Yani.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga memperpanjang program Bulan Tertib Trotoar (BTT) hingga September 2017. Tercatat, mencapai sekitar 1.311 pelanggaran pada Agustus 2017 dan 600 pelanggaran hingga 10 September 2017 se-DKI Jakarta.

Yani menerangkan BTT merupakan program yang didukung 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk perangkat lima wilayah. Program itu dilaksanakan sebagai edukasi masyarakat terkait hak pejalan kaki.

Baca Juga :  Yonif- 9 Marinir Beruang Hitam Siap Berlaga di Selat Sunda

“Sejatinya program BTT itu kan bagaimana kami mengedukasi masyarakat agar menghormati hak pejalan kaki,” ujar Yani.

Yani menjelaskan, program BTT telah menertibkan sejumlah pelanggar trotoar, mulai dari lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) liar, pengemudi sepeda motor, hingga tiang utilitas tak berfungsi. Untuk lapak PKL liar permanen dipastikannya dibongkar.

“Kecuali untuk lapak PKL binaan tentunya ada toleransi. Namun bukan berarti seluruh trotoar diokupasi untuk lapak jualan. Harus ada sedikit hak pejalan kaki,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI bakal menindak tegas pengemudi sepeda motor yang melintasi trotoar pada Bulan kedua BTT. Mereka akan dikenakan sanksi tilang, mulai dari denda maupun kurungan penjara.

- Advertisement -