Otsus Papua Sebaiknya Dikerjakan Oleh Unit Khusus Di Bawah Presiden

0
WFA saat ditemui di salah satu rumah makan di wilayah Jakarta Timur, Selasa malam (06/02). Foto: Nicholas
- Advertisement -Otohits.net, fast and efficient autosurf

WartaMaya.ID, Jakarta- Dana otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017 sebesar Rp 8 triliun. Menurut, postur RAPBN tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada Agustus 2017 silam, pembagian dana otonomi khusus Provinsi Papua sebesar Rp 5,6 triliun dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 2,4 triliun. Besarnya anggaran tersebut kemudian dipertanyakan banyak pihak terkait pengelolaannya, setelah ramai kasus gizi buruk dan wabah campak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Menanggapi hal itu, Ketua Barisan Merah Putih wilayah DKI Jakarta, Willem Frans Ansanay, yang juga putra asli Papua angkat bicara. Dikatakannya bahwa, sudah saatnya pemerintah pusat membentuk unit kerja langsung di bawah Presiden guna mengurus pengelolaan dana Otsus tersebut agar tepat sasaran dan efisien.

“Diperbaiki dulu UU Otsus itu, dibuatkan perangkat hukumnya terkait penggunaan dana kemudian dieksekusi oleh salah satu badan atau unit kerja yang langsung di bawah presiden. Dalam hal ini, harus menerbitkan Keppres (Keputusan Presiden) yang khusus untuk menggelola dana otsus itu. Badan atau unit kerja itu yang akan membuat kebijakan terkait penyelenggaraan dana Otsus. Pembangunan infrastruktur lewat pemerintah daerah yang menggunakan anggaran APBN, sedangkan persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan jaminan sosial diurus oleh unit kerja khusus yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan begitu saya yakin kondisi saat ini tidak akan terjadi. Yang saat ini terjadi kan, penggunaan dana otsus itu menggunakan Perpu 1 tahun 2008 yang sebelumnya itu Inpres Nomor 5 Tahun 2007 dimana dana itu disebarkan di 13 kementerian yang kemudian mengeksekusi pekerjaan di lapangan, birokrasinya panjang, operasional coast-nya besar. Silakan dicari tokoh dari Papua sebagai ketua di unit kerja di bawah Presiden itu”, jelas Frans Ansanay saat ditemui WartaMaya di Taman Mini, Jakarta Timur, Selasa malam, (06/02/2018).

Baca Juga :  Polisi Tangkap Wanita Berhijab yang Melakukan Penodongan Dengan Sajam

Lebih lanjut dikatakan pria yang juga sebagai pengamat Sosial dan Politik khususnya persoalan di Papua ini, bahwa sejarahnya Otsus itu dimaksudkan sebagai solusi pemerintah pusat bagi krisis di Papua. Dituturkan Frans bahwa, Otsus Papua merupakan bentuk kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, serta menggolah pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia. Frans Ansanay juga menyatakan bahwa, dana Otsus wajib diberikan dengan mekanisme reward dan punishment yang serius oleh pemerintah, hal itu supaya kesejahteraan masyarakat asli Papua dapat terpenuhi. Dengan mekanisme yang jelas, efisien serta fokus dikelola oleh unit khusus terhadap pengelolaan dana itu, maka masyarakat Papua secara menyeluruh dapat merasakan dampaknya. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden juga dapat mengetahui secara detail dari unit kerja yang dibentuk itu. Dengan demikian kata Frans, tidak ada lagi alasan dari kelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari NKRI yang mengatakan, “masyarakat Papua tidak diurus dengan baik oleh pemerintah Indonesia, maka lebih baik merdeka saja”.

- Advertisement -
loading...

“Awalnya kan Otsus itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan krisis sosial politik yang terjadi di Papua (Papua minta Merdeka). Dana otsus itu kemudiaan diberikan supaya mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Papua. Supaya meningkat taraf hidupnya, baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi warga Papua. Jadi dana Otsus harus dikelolah untuk kesejahteraan orang asli Papua lewat unit pemberdayaan otonomi khusus di luar itu tidak boleh. Hal ini untuk pengawasan yang lebih simple”, tutup pria yang juga dikenal dengan akronim WFA (Willem Frnas Ansanay).

- Advertisement -
PenulisHerwin Gultom
EditorNickolas
SHARE