Mendag Ingatkan Stakeholder Tentang Perlindungan Konsumen

0
Foto: Istimewa
- Advertisement -Otohits.net, fast and efficient autosurf

WartaMaya.Id, Jakarta- Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengingatkan agar para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di sektor perlindungan konsumen berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-PK). Hal itu disampaikannya, saat membuka acara “Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga,” di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin, (18/09/2017).

“Perpres STRANAS-PK merupakan grand design perlindungan konsumen yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Enggarto Lukiita juga menekankan bahwa Melalui Perpres Nomor 50 Tahun 2017, merupakan upaya perlindungan konsumen menjadi lebih multisektoral, masif, sinergis, harmonis, dan terintegrasi. Dengan adanya Perpres STRANAS-PK yang ditetapkan pada pertengahan tahun 2017, dia menjelaskan bisa memperkuat komitmen pemerintah untuk mewujudkan konsumen yang cerdas.

- Advertisement -
loading...

“Termasuk iklim usaha yang kondusif, serta hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen,” tandasnya.

Dalam agenda STRANAS-PK disebutkan arah kebijakan perlindungan konsumen Indonesia untuk tahun 2017-2019 adalah memperkuat pondasi perlindungan konsumen dan mempercepat penyelenggaraannya. Artinya, STRANAS-PK menyebutkan Kemendag sebagai koordinator penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen (RAN-PK) tahunan, serta koordinator pemantauan pelaksanaannya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Syahrul Mamma menyebutkan, di tahun 2017-2019 ini terdapat sembilan sektor yang menjadi prioritas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Kesembilan sektor itu adalah obat, makanan, dan minuman, jasa keuangan, jasa pelayanan publik, perumahan/property, jasa transportasi, jasa layanan kesehatan, jasa telekomunikasi, barang konsumsi tahan lama dan e-commerce.

“Kesembilan sektor tersebut dipilih dengan harapan dapat membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, menciptakan iklim usaha prokonsumen, serta hubungan yang lebih berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen,” ucapnya.

Baca Juga :  Yonif- 9 Marinir Beruang Hitam Siap Berlaga di Selat Sunda

Selain itu, dibahas pula mengenai Dana Dekonsentrasi serta program dan kegiatan tahun 2018. Urgensi Perlindungan Konsumen Indonesia telah memperhatikan aspek perlindungan konsumen sejak 18 tahun lalu. Hal ini ditandai dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada tahun 2016, Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia berada di angka 30,86. Angka tersebut menunjukkan konsumen Indonesia masih berada di level paham. Artinya, konsumen Indonesia baru mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen. Konsumen Indonesia belum mampu memanfaatkan hak dan kewajiban mereka, serta belum berperan aktif memperjuangkan hak mereka sebagai konsumen.

- Advertisement -